Gedung PKK Pesisir Barat: Tersandung Hukum atau Bangunan Tak Berguna?

Pesisir Barat, XposId.com – Bangunan Gedung PKK yang terletak di Jalur Dua Bandara Taufik Kiemas, Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, Krui, kondisinya kini memprihatinkan. Belum juga dimanfaatkan, gedung tersebut sudah mengalami kerusakan cukup parah.

Bagian pagar gedung dilaporkan roboh akibat longsor, yang diduga terjadi karena tanah timbunan di sekitar lokasi tidak kokoh. Dari pantauan di lapangan, sekitar 20 meter pagar ambruk akibat pergeseran tanah. Kejadian ini diketahui terjadi pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Berdasarkan data LPSE Pesisir Barat, pembangunan Kantor PKK tersebut menghabiskan dana APBD sebesar Rp11,5 miliar, yang dilaksanakan dalam dua tahap: tahap pertama sebesar Rp8,6 miliar dan tahap kedua sebesar Rp2,9 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh CV Ratu Kaia. Gedung tersebut tampak megah dengan nuansa putih dan ornamen kuning, menyerupai rumah adat Lampung.

Namun, keberadaan gedung PKK itu sempat menjadi sorotan DPRD Pesisir Barat. Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, bersama sejumlah anggota dewan, pernah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi. Mereka menemukan sejumlah kejanggalan dalam pembangunan gedung bernilai miliaran rupiah tersebut.

“Ada bagian yang sudah bocor, karatan, bahkan tangganya pun tidak layak. Kami menduga bangunan ini tidak sesuai dengan spesifikasi dan harapan,” ujar Muhammad Amin Basri saat itu.

Menindaklanjuti hasil sidak tersebut, DPRD Pesisir Barat mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas proyek pembangunan Gedung PKK yang menelan dana besar tersebut.

“Kami telah memanggil kembali pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, terkait temuan proyek-proyek yang tidak sesuai spesifikasi,” tegasnya.

Hingga kini, Gedung PKK Pesisir Barat belum difungsikan dan tampak terbengkalai. Bangunan megah itu berdiri kosong, tidak terawat, dan bahkan disebut warga mirip ‘rumah hantu’ karena tidak ada aktivitas sama sekali.

Publik pun bertanya-tanya: mengapa gedung dengan anggaran miliaran rupiah itu belum juga diresmikan dan digunakan?
Apakah ada masalah hukum yang belum terselesaikan, atau justru pembangunan belum sepenuhnya rampung? Jika proyek sudah selesai, mengapa bangunan tersebut tidak dimanfaatkan, padahal Kabupaten Pesisir Barat sangat membutuhkan gedung serbaguna untuk kegiatan masyarakat.

Masyarakat meminta dinas terkait segera turun ke lapangan untuk meninjau langsung kondisi Gedung PKK tersebut. Pasalnya, proyek yang menelan dana APBD cukup fantastis ini seharusnya bisa memberi manfaat nyata bagi warga, bukan menjadi simbol kemewahan yang terbengkalai. (Rusdi)