Ikuti HLM TP2DD Lampung, Pemkab Pesisir Barat Perkuat Digitalisasi dan Transparansi Keuangan Daerah
- account_circle admin
- calendar_month 2 menit yang lalu
- visibility 1
Bandar Lampung, XposId.com – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyatakan kesiapan mendukung percepatan elektronifikasi transaksi daerah dalam rangka memperkuat transparansi keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.
Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran jajaran Pemkab Pesisir Barat dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung yang berlangsung di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung, Senin (25/5/2026).
Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela bersama kepala daerah dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Dalam forum tersebut, Pemkab Pesisir Barat diwakili oleh Plh Sekretaris Daerah Ir. Armand Achyuni, didampingi Kepala Diskominfotiksan Kabupaten Pesisir Barat, M. Belly Oscar, S.H., M.H., serta perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Pertemuan mengusung tema “Sinkronisasi Peta Jalan dan Rencana Aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung” yang membahas penyusunan roadmap digitalisasi transaksi daerah periode 2026–2028.
Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan penerapan sistem transaksi non tunai di seluruh daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, modern, dan transparan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan penerapan sistem pembayaran digital tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan sistem non tunai, seluruh transaksi akan tercatat secara jelas dan langsung masuk ke rekening pemerintah daerah sehingga lebih aman, transparan, dan mudah dipantau,” ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi transaksi juga dapat meminimalisasi potensi kebocoran anggaran karena seluruh alur keluar masuk dana dapat diawasi secara real time.
Pemkab Pesisir Barat sendiri mendukung penuh langkah percepatan digitalisasi tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas sistem pemerintahan daerah.
Melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, implementasi elektronifikasi transaksi diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, praktis, dan akuntabel bagi masyarakat. (Rusdi)
- Penulis: admin
