Fraksi-Fraksi DPRD Pesisir Barat “Buka-bukaan” di Paripurna: PAD Naik, Jalan Rusak, Sekolah Terbengkalai, Hingga Serum Ular yang Tak Pernah Ada

Pesisir Barat, XposId.com  – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Selasa (12/8/2025), menjadi panggung “buka-bukaan” antar fraksi. Agenda resmi membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, berubah menjadi forum kritik konstruktif yang menguliti problem daerah, dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.

Pemerintah daerah sebelumnya mengumumkan kenaikan APBD dari Rp903,30 miliar menjadi Rp953,90 miliar, termasuk lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp37,84 miliar menjadi Rp74,88 miliar. Angka ini menuai apresiasi sekaligus kewaspadaan dari Fraksi NasDem.

“Kenaikan ini patut diapresiasi, tapi harus jelas sumbernya. Jangan sampai ini sekadar angka optimistis di atas kertas,” tegas juru bicara Fraksi NasDem.

NasDem juga menyoroti pemangkasan belanja modal sebesar 32 persen, yang dinilai bisa menghambat pembangunan infrastruktur dasar. Mereka menuntut Sekolah Rakyat dijadikan prioritas, menyebut pengabaian program ini sebagai “membiarkan jurang kesenjangan pendidikan melebar.”

Dari kubu PDI Perjuangan, isu pemerataan layanan publik jadi sorotan. Pendidikan dan kesehatan, menurut mereka, belum sepenuhnya menyentuh masyarakat pinggiran.

“Pendidikan harus menjadi alat pembebasan, bukan sekadar angka statistik,” ujar Fraksi PDI Perjuangan.

Mereka juga mengusulkan pembangunan perpustakaan daerah dan memperingatkan pemerintah agar tidak membiarkan wilayah seperti Kecamatan Lemong terus tertinggal dalam pembangunan jalan dan pasar.

Fraksi PKB memberi lampu hijau pada kenaikan APBD Perubahan sebesar Rp51 miliar, tapi langsung mengangkat isu stunting yang meningkat di Pesisir Barat.

“Stunting ini alarm serius. Anggaran perubahan harus punya porsi jelas untuk penanganan ini,” kata Fraksi PKB.

Tak hanya itu, mereka menyoroti kantor Camat Pesisir Tengah yang dinilai memprihatinkan, serta meminta evaluasi terhadap kepala sekolah yang dianggap gagal berinovasi.

Isu yang tak kalah mengejutkan datang dari Fraksi PPP. Mereka mendesak pengadaan serum anti-bisa ular di setiap puskesmas.

“Tiga tahun terakhir, lebih dari 30 warga digigit ular. Lima meninggal. Serum penawarnya? Tidak ada di Pesisir Barat,” ungkap Fraksi PPP.

PPP juga mendorong digitalisasi pajak, termasuk pemasangan tapping box di hotel dan resort, agar PAD sektor pariwisata bisa optimal.

Golkar mengangkat isu keterlambatan pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP) aparat pekon selama enam bulan.

“Ini hak mereka, jangan ditunda lagi,” pinta Fraksi Golkar.

Selain itu, mereka menuntut percepatan pembangunan SMPN 15 Krui, pengawasan ketat dana BOS, dan pemerataan penyaluran bansos PKH yang dinilai masih timpang.

Sementara itu, Fraksi Amanat Indonesia Raya (gabungan PAN–Gerindra) menyoroti potensi besar yang tak tergarap, seperti sektor wisata dan komoditas damar yang mencapai 80 ton per bulan.

“Kalau dikelola serius lewat BUMD yang sehat, damar bisa jadi sumber pendapatan unggulan, seperti jagung di Gorontalo atau pariwisata di Bali,” kata Fraksi AIR.

Mereka juga menyoroti kondisi jalan penghubung pekon yang “hancur lebur” dan sekolah-sekolah dengan atap bocor, lantai retak, hingga toilet tak berfungsi.

Meski pandangan berbeda-beda, satu pesan mengemuka dari semua fraksi: APBD Perubahan 2025 harus realistis, tepat sasaran, dan diawasi ketat. Setiap rupiah harus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang nyata, bukan sekadar angka di lembaran anggaran. (Rusdi)