DPRD Pesisir Barat Serap Aspirasi Publik, Soroti Proyek Air Bersih dan Gedung PKK yang Dinilai Tak Optimal

Pesisir Barat, XposId.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat menggelar hearing bersama Forum Silaturahmi Masyarakat Pesisir Barat, bertempat di ruang dengar pendapat lantai dua Gedung DPRD setempat, Senin (6/10).

Kegiatan tersebut menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran konstruktif terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat. Forum Silaturahmi Masyarakat datang dengan sejumlah catatan dan masukan terkait program-program daerah yang dinilai belum tepat sasaran serta belum memberikan manfaat maksimal bagi warga.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Forum Silaturahmi Masyarakat Pesisir Barat, Farid Wijaya, menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik. Salah satunya terkait pembangunan sarana penyediaan air bersih (PAM) yang disebut telah menelan dana cukup besar, namun hingga kini tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

“Kami mempertanyakan efektivitas pembangunan PAM yang memakan dana cukup fantastis, tetapi saat ini tidak dapat dimanfaatkan masyarakat,” ujar Farid.

Selain itu, forum juga menyoroti pembangunan Gedung PKK Kabupaten Pesisir Barat, yang disebut telah menghabiskan dana lebih dari Rp8 miliar pada tahap pertama, kemudian ditambah Rp3 miliar pada tahap berikutnya, namun hingga kini belum jelas peruntukan dan fungsinya.

“Kami ingin DPRD menanyakan langsung kepada pihak pemerintah daerah terkait kejelasan fungsi dan pemanfaatan gedung tersebut,” tambah Farid.

Selain dua proyek besar tersebut, Forum Silaturahmi Masyarakat juga menyoroti penggunaan kendaraan dinas roda empat (R4) dan roda dua (R2) di lingkungan pemerintah daerah. Forum berharap agar pemanfaatan kendaraan dinas dilakukan sesuai peruntukan dan kebutuhan tugas, bukan untuk kepentingan pribadi.

“Kendaraan dinas harus digunakan sesuai fungsinya. Kami meminta DPRD ikut memastikan agar penggunaannya tepat dan transparan,” tegas Farid.

Menanggapi berbagai masukan itu, perwakilan DPRD Pesisir Barat menyampaikan apresiasi atas keberanian dan kepedulian masyarakat dalam menyuarakan aspirasi secara terbuka. DPRD berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh temuan dan keluhan tersebut melalui mekanisme pengawasan dan koordinasi dengan pihak eksekutif.

“Setiap aspirasi masyarakat akan kami tampung dan bahas bersama pemerintah daerah agar pembangunan di Pesisir Barat berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga,” ujar salah satu anggota DPRD dalam tanggapannya.

Hearing ini menjadi momen penting dalam memperkuat komunikasi dua arah antara DPRD dan masyarakat. Melalui dialog terbuka seperti ini, diharapkan lahir solusi konkret untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Pesisir Barat.

Kegiatan berjalan tertib, terbuka, dan penuh rasa tanggung jawab, mencerminkan komitmen bersama antara wakil rakyat dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Pesisir Barat. (Rusdi)