Bupati-Wakil Bupati Pesibar Sampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait APBD Perubahan 2025

Pesisir Barat, XposID.com – Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan – Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Pesibar dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Rapat digelar di ruang paripurna DPRD, Rabu (13/8/2025), dipimpin Wakil Ketua II M. Amin Basri, dan dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD.

Turut hadir Pj. Sekda Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., Asisten III Drs. Gunawan, M.Si., jajaran kepala OPD, Forkopimda, dan camat se-Pesibar.

Wakil Bupati Irawan Topani menjelaskan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui penguatan basis data pajak, penerapan sistem pelayanan pajak online, dan pengelolaan aset daerah menjadi produktif. Penyesuaian belanja modal infrastruktur pun mengikuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja.

“Antisipasi keadaan darurat dianggarkan pada belanja tidak terduga, dan kami memastikan realisasi APBD Perubahan transparan dan akuntabel, selaras dengan RPJMD 2021–2026 serta rancangan RPJMD 2025–2029,” tegasnya.

Pendidikan & Kesehatan Jadi Prioritas
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Irawan menegaskan kualitas pendidikan diukur dari mutu proses belajar dan pemerataan kesempatan. Pemkab meningkatkan kompetensi guru, distribusi tenaga pendidik, dan sarana-prasarana secara bertahap. Di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan mengelola program rehabilitasi fasilitas layanan, penyediaan sarana-prasarana, obat-obatan, serta peningkatan SDM kesehatan profesional hingga wilayah terpencil.

Infrastruktur, Bencana, dan PAD
Permintaan pembangunan jalan lingkar pekon di Lemong dan ruas jalan di Bangkunat akan dikaji berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Untuk bencana banjir rob di Lemong, Pemkab menyiapkan rencana perbaikan sesuai tingkat kerusakan dan anggaran.

Optimalisasi PAD melalui evaluasi BUMD, seperti pengelolaan Pantai Labuhan Jukung dan tambak Bangkunat, menjadi perhatian. Pemerintah juga mengupayakan pengadaan Anti Bisa Ular (ABU) untuk puskesmas meski ketersediaannya terbatas di pasar.

Fokus Stunting, Disiplin ASN, dan Transparansi Dana
Menanggapi Fraksi PKB, Irawan menyebut APBD Perubahan naik Rp51 miliar dari APBD murni Rp904 miliar. Penanganan stunting dilakukan melalui validasi data, pendampingan keluarga, PMT berbahan pangan lokal, dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

Pemkab juga menerapkan disiplin ASN melalui aplikasi absensi digital “Siaptek” serta memperbaiki koordinasi internal di Dinas Pendidikan.

Terkait penggunaan Dana Desa (DD) dan dana BOS, Pemkab menindak tegas penyimpangan, bahkan memberhentikan pelaku pelanggaran, serta memperkuat kerja sama dengan penegak hukum untuk menindak kegiatan fiktif.

Keterbatasan Fiskal & Program Lainnya
Irawan menegaskan keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi pusat berdampak pada pembangunan infrastruktur. Pemkab berkomitmen meningkatkan pengawasan penggunaan DD, memaksimalkan alat pertanian, memperbaiki penyaluran PKH, dan menindak penyalahgunaan bantuan sosial.

Satpol-PP dan Damkar juga rutin menggelar operasi pencegahan penyalahgunaan zat adiktif seperti komix dan lem aibon, serta akan disiapkan Ranperbup terkait pembatasan penjualannya.

“Meski APBD Perubahan 2025 dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintah daerah berkomitmen menjalankan program prioritas secara tepat sasaran, efisien, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Pesibar,” pungkas Wakil Bupati Irawan Topani. (Rusdi)