Sekda Pesisir Barat Ikuti Rakor Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah di IPDN Jatinangor

Sumedang, XposId.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, didampingi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Sugeng Hariyono, M.Pd., dan diikuti oleh para Sekda Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Kepala Bappeda se-Indonesia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, terutama dalam sinkronisasi program kegiatan dan dukungan anggaran tahun 2026.
Melalui forum ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan usulan kegiatan yang diajukan selaras dengan prioritas nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa Rakor ini bertujuan untuk memastikan arah kebijakan dan dukungan anggaran pusat ke daerah pada tahun 2026 berjalan efektif dan terukur.

“Sinkronisasi ini menjadi wadah strategis agar program pusat dapat diterjemahkan dan dijalankan sesuai kebutuhan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terarah dan efektif,” ujar Bima Arya.

Ia menambahkan, setiap peserta Rakor diwajibkan menyampaikan daftar usulan program dan kegiatan daerah tahun anggaran 2026 kepada kementerian/lembaga terkait — baik dalam bentuk hardcopy saat registrasi, maupun softcopy melalui sistem daring yang disiapkan BPSDM Kemendagri.

Sekda Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menyampaikan bahwa Rakor ini menjadi langkah penting dalam memastikan agar dukungan dan kebijakan dari pemerintah pusat benar-benar menjawab kebutuhan daerah.

“Melalui pembahasan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, kita berharap dukungan pendanaan dapat lebih tepat sasaran, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah,” ungkap Tedi Zadmiko.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah menyiapkan catatan kegiatan dan besaran anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Kabinet Nasional.

“Sinkronisasi ini juga memastikan agar setiap program yang diusulkan tidak tumpang tindih dan dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat Pesibar ke depannya,” tegasnya.

Keterlibatan aktif Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam kegiatan nasional ini menunjukkan komitmen daerah dalam menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Melalui sinergi dan sinkronisasi lintas sektor ini, diharapkan arah pembangunan tahun 2026 dapat terlaksana secara efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Rusdi)