Langkah Strategis Pemkab Pesibar, Zakat Diarahkan Lebih Produktif dan Tepat Sasaran

Pemkab Pesisir Barat Dorong Optimalisasi Zakat, UPZ OPD Resmi Dibentuk

Pesisir Barat, XposId.com – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus mendorong penguatan peran zakat sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan dibukanya kegiatan Sosialisasi Teknis Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 190 Tahun 2026 sekaligus pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Dra. Henny Yulistiani, M.M., di Lobby Lantai 1 Gedung A, Senin (04/05/2026).

Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat yang disampaikan oleh Staf Ahli, ditegaskan bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban ibadah, tetapi juga wujud nyata kepedulian sosial yang memiliki kekuatan besar dalam membangun kesejahteraan umat.

“Di dalam zakat terdapat harapan bagi mereka yang membutuhkan, keadilan yang ditegakkan, serta keberkahan yang mengalir bagi semua pihak,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Pemerintah daerah juga menyadari bahwa pembangunan tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah dan berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai mitra strategis dalam mengelola potensi zakat, infak, dan sedekah secara optimal.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh pihak diharapkan dapat memandang zakat bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai gerakan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi zakat di Kabupaten Pesisir Barat dinilai cukup besar, namun belum sepenuhnya tergali secara maksimal. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar pengelolaannya lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan pesan kepada Baznas agar terus menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan transparansi, serta menjunjung tinggi profesionalisme demi meningkatkan kepercayaan publik.

Selain itu, zakat diharapkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, seperti untuk modal usaha, dukungan pendidikan, hingga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, zakat dapat berperan dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

Menutup kegiatan, seluruh aparatur pemerintah dan pimpinan lembaga diajak untuk menjadi teladan dalam menunaikan zakat, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kerja, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap sesama. (Rusdi)