Konferensi Pers Seleksi Terbuka JPT Pratama, Bupati Pesisir Barat Tegaskan Proses Transparan dan Bebas Gratifikasi

Pesisir Barat, XposId.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar konferensi pers terkait hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menyampaikan bahwa seluruh proses seleksi telah dilaksanakan secara terbuka dan sesuai ketentuan.

Dalam keterangannya, Bupati menegaskan bahwa mekanisme seleksi berjalan transparan, objektif, dan akuntabel.

“Pada kesempatan hari ini kami menyampaikan informasi resmi terkait hasil seleksi terbuka Jabatan Pembinaan Tinggi Pratama. Saya menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan secara terbuka, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan,” ujarnya.

Bupati menjelaskan, terdapat enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengikuti seleksi terbuka, yaitu:

• Dinas Pendidikan
• Dinas Kesehatan
• Sekretariat DPRD
• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
• Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
• Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menurut Bupati, seluruh tahapan seleksi telah selesai, dan hasilnya telah mendapatkan respon dari pemerintah pusat.

“Berdasarkan hasil seleksi tersebut, BKPB telah resmi menerima rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tertuang dalam surat,” jelasnya.

Rekomendasi dari BKN itu akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk menentukan pejabat yang dinilai memiliki hasil terbaik dan memenuhi seluruh persyaratan.

Bupati menekankan bahwa proses seleksi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.

Adapun tujuan utamanya adalah:

• Memperkuat kinerja OPD ke depan.
• Memastikan jabatan strategis diisi pejabat kompeten, berintegritas, dan profesional.
• Mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Ia berharap para pejabat yang akan ditetapkan nantinya mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjadi penggerak reformasi birokrasi.

“Kami berharap pejabat yang akan mengisi jabatan strategis benar-benar memberikan kinerja terbaik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Dalam konferensi pers tersebut, Bupati juga menanggapi isu yang sempat beredar mengenai dugaan gratifikasi dalam proses seleksi.

Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Untuk penekanan, tidak ada gratifikasi. Semua dilakukan secara terbuka, transparan, bekerja sama dengan BKN dan LAN.

Saya pastikan tidak ada kepentingan pribadi atau keberpihakan terhadap calon tertentu,” tegasnya.

Bupati mengungkapkan bahwa berdasarkan rekomendasi BKN, saat ini baru enam OPD yang dapat melaksanakan seleksi terbuka.

Masih terdapat sepuluh OPD lain yang akan mengikuti proses serupa.

Rencananya, seleksi untuk sepuluh OPD tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2026 agar seluruh jabatan tinggi pratama dapat terisi secara definitif.

“Ke depan, kami akan menindaklanjuti rekomendasi BKN dan menjadwalkan seleksi terbuka berikutnya untuk 10 OPD, sehingga seluruh jabatan bisa terisi sesuai ketentuan,” jelasnya.

Menutup konferensi pers, Bupati berharap hasil seleksi terbuka ini dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, keputusan yang berpihak kepada masyarakat, serta pelayanan publik yang semakin efektif. (Rusdi)