Bupati Dedi Irawan: Posbankum Desa Harus Jadi Solusi Nyata, Bukan Sekadar Seremoni
- account_circle admin
- calendar_month Sel, 30 Sep 2025
- visibility 165
Praktisi Hukum Ingatkan Kepala Desa Wajib Jadi Juru Damai untuk Warganya
Pesisir Barat, XposId.com – Pemerintah terus berupaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Salah satu langkah nyata adalah dengan menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan hukum gratis yang mudah dijangkau masyarakat.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut hingga Juni 2025 sudah terbentuk 5.008 Posbankum dari total target 7.000 Posbankum yang ditargetkan rampung pada Desember 2025.
Praktisi hukum Robert Ariesta menegaskan, keberadaan Posbankum akan memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan.
“Posbankum akan memberi layanan informasi, konsultasi, mediasi hingga rujukan ke advokat. Banyak warga yang belum paham hukum, sehingga kehadiran Posbankum menjadi sangat penting untuk memberi pendampingan,” jelas Robert, Selasa (30/09/2025).
Robert juga mengingatkan pentingnya peran kepala desa.
“Kepala desa harus menjadi juru damai di desanya. Dengan begitu, keadilan bisa lebih merata dan masyarakat kecil tidak merasa sendirian saat menghadapi masalah hukum,” tambahnya.
Senada dengan itu, Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menyambut baik pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan. Namun ia menekankan agar program ini tidak berhenti pada seremoni.
“Saya berharap Posbankum yang dibentuk mendapat pembinaan serius, sehingga benar-benar bisa membantu masyarakat miskin dalam masalah hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi. Jangan hanya berhenti di acara seremonial,” tegas Dedi yang akrab disapa Udongah Dedi.
Dengan dukungan pemerintah pusat, praktisi hukum, dan kepala daerah, Posbankum Desa/Kelurahan diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh akses hukum yang adil dan merata. (Rusdi)
- Penulis: admin
