Genjot Sertifikasi Halal Gratis, Bupati Dedi Irawan Gandeng BPJPH Dorong UMKM Naik Kelas

Pesisir Barat, XposId.com – Langkah serius mendorong daya saing pelaku usaha terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Bupati Dedi Irawan menerima audiensi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Lampung di ruang rapat bupati lantai 5, Selasa (28/4/2026), dalam upaya mempercepat program Sertifikasi Halal Gratis (SeHATI) bagi pelaku UMKM.

Pertemuan strategis ini dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Ir. Ahmad Akhyuni, Kepala DPMPTSP Makmur Hidayat, Kepala Dinas Tenaga Kerja Murliana, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Ma’ruf, serta jajaran terkait lainnya.

Kepala BPJPH Provinsi Lampung, Saluddin, memaparkan bahwa program SeHATI hadir untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal, baik melalui skema self declare maupun jalur reguler.

“Program ini bukan hanya soal sertifikat, tapi jaminan keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memperluas layanan sertifikasi halal, sekaligus membuka peluang baru bagi generasi muda sebagai pendamping proses halal.

Saat ini, dari 12 kecamatan di Pesisir Barat, baru terdapat tiga pendamping halal aktif. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk diperkuat ke depan.

Tak hanya itu, BPJPH juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung, terutama dalam sektor pangan. Proses sertifikasi halal, termasuk untuk dapur SPPG, membutuhkan keterlacakan bahan baku yang jelas, seperti dari Rumah Potong Hewan atau Unggas.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Dedi Irawan menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mendukung percepatan program tersebut.

“Kami siap bersinergi dan memfasilitasi pelaku usaha agar program sertifikasi halal gratis ini berjalan maksimal dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Dukungan konkret juga datang dari perangkat daerah. Dinas PTSP menyatakan kesiapan membuka layanan sertifikasi halal di Mal Pelayanan Publik (MPP) guna mempermudah akses masyarakat.

Sementara itu, data dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan menunjukkan bahwa dari total 10.861 pelaku usaha, baru sekitar 1.800 yang telah memiliki sertifikat halal. Angka ini menunjukkan potensi besar yang masih perlu didorong.

Di sektor peternakan, pemerintah daerah juga terus berbenah. Saat ini baru tersedia satu Tempat Pemotongan Unggas (TPU), dan ke depan akan didorong pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) guna menjamin standar halal produk.

Audiensi ini menghasilkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan edukasi kepada pelaku usaha, pembentukan layanan terpadu, hingga percepatan verifikasi data penerima program.

Dengan sinergi antara BPJPH dan Pemkab Pesisir Barat, program sertifikasi halal gratis diharapkan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong lahirnya produk lokal yang berdaya saing tinggi di pasar. (Rusdi)