Tukin Dipangkas 30%, SPPD 50%! Pemkab Pesisir Barat Tegaskan Tak Ada PHK Massal PPPK

Pesisir Barat, XposId.com – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mulai menerapkan langkah tegas dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran serta implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Hal ini ditandai dengan pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin (06/04/2026).

Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, didampingi Asisten III Armen Qodar, serta diikuti oleh sejumlah peserta sidak lainnya.

Dalam arahannya, Sekda Tedi Zadmiko menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus tetap bekerja secara optimal sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing, meskipun saat ini pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan efisiensi.

“Posisi kita saat ini adalah tetap bekerja sebaik-baiknya sesuai kapasitas masing-masing. Efisiensi memang berdampak pada penggabungan OPD, yang berimbas pada berkurangnya jabatan,” ujarnya.

Tak hanya itu, kebijakan efisiensi juga berdampak langsung pada penghasilan pegawai. Tunjangan kinerja (tukin) mengalami pemangkasan hingga 30 persen, sementara biaya perjalanan dinas (SPPD) dipangkas hingga 50 persen.

Meski demikian, Pemkab Pesisir Barat tetap berkomitmen menjaga stabilitas pegawai, khususnya bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Beberapa daerah sudah mulai merumahkan P3K. Tapi di Pesisir Barat tidak akan ada pemberhentian karena alasan anggaran. Pemberhentian hanya akan dilakukan jika melanggar aturan, sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS,” tegas Tedi.

Ia juga menambahkan bahwa kinerja ASN ke depan akan menjadi penentu utama keberlanjutan posisi mereka.

“ASN akan terseleksi dengan sendirinya. Yang tidak disiplin dan tidak produktif, tentu akan tergeser,” lanjutnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi menghadapi keterbatasan anggaran. Berbagai langkah strategis mulai dilakukan, termasuk memaksimalkan potensi daerah hingga melelang aset yang selama ini menjadi beban.

“Kita mulai dari hal kecil. Semua potensi harus dimaksimalkan, termasuk aset daerah yang tidak produktif,” katanya.

Sekda juga mengimbau kepada seluruh ASN untuk menunjukkan komitmen terhadap daerah, salah satunya dengan melakukan mutasi administrasi kependudukan dan kendaraan ke Pesisir Barat.

“Kalau KTP masih luar daerah atau kendaraan masih berplat luar, segera pindahkan ke Pesisir Barat. Ini bagian dari kontribusi kita untuk meningkatkan PAD,” ujarnya.

Dalam kondisi efisiensi ini, Pemkab juga menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi staf hingga 50 persen, sebagai bagian dari strategi penghematan operasional.

Menutup arahannya, Sekda berharap seluruh jajaran pemerintah daerah tetap solid dan kompak dalam menghadapi tantangan ke depan.

“Saya harap kita semua tetap bersama-sama, kompak, dan memberikan masukan terbaik demi kemajuan Kabupaten Pesisir Barat. Yang terpenting, pelayanan publik harus tetap berjalan,” pungkasnya. (Rusdi)