Sekda Pesisir Barat Hadiri Kick-off Pengembangan Nilai Ekonomi Karbon Perhutanan Sosial
- account_circle admin
- calendar_month Jum, 29 Agu 2025
- visibility 142
Bandar Lampung, XposId.com— Bupati Pesisir Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., menghadiri Kick-off Pengenalan Pengembangan Potensi Nilai Ekonomi Karbon Perhutanan Sosial di Indonesia, Jumat (29/8/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Sekjen Kementerian Kehutanan yang juga Plt. Dirjen Perhutanan Sosial Dr. Ir. Mahfudz, M.P., Dirjen Planologi Kehutanan Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., jajaran direktur kementerian, para kepala daerah se-Provinsi Lampung, Sekda Provinsi Lampung, para Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta perwakilan kelompok tani hutan se-Lampung.
Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa pengembangan potensi nilai ekonomi karbon melalui program perhutanan sosial merupakan langkah strategis untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.
Sekda Pesisir Barat Tedi Zadmiko menyatakan kesiapan daerahnya mendukung kebijakan pusat dan provinsi dalam optimalisasi perhutanan sosial.
“Melalui pengembangan nilai ekonomi karbon, kami berharap masyarakat Pesisir Barat dapat merasakan manfaat langsung dari kelestarian hutan yang dijaga bersama, sekaligus mendukung agenda nasional dalam penurunan emisi karbon,” ujar Tedi.
Menurut Tedi, Pesisir Barat memiliki potensi kawasan hutan yang luas dan akan dimanfaatkan secara berkelanjutan agar memberikan manfaat ekologis sekaligus peningkatan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah daerah juga mendorong kolaborasi lintas pihak, termasuk KPH, kelompok tani hutan, dan pelaku usaha, agar skema nilai ekonomi karbon berjalan efektif, akuntabel, dan inklusif.
Kick-off ini diharapkan menjadi momentum kolaborasi nyata antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan, sembari mendorong taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan potensi ekonomi karbon pada program perhutanan sosial. (Rusdi)
- Penulis: admin
